Indonesia hari ini memperlihatkan sebuah paradoks: negara semakin aktif memproduksi kebijakan, tetapi kapasitas institusinya belum selalu mampu memastikan bahwa kebijakan tersebut bekerja sebagaimana mestinya. Dengan demikian, persoalannya bukan semata-mata apakah pemerintah memiliki program, melainkan siapa yang menentukan kebijakan, bagaimana kekuasaan dibatasi, dan kepada siapa negara harus mempertanggungjawabkan akibatnya.
Kerangka ini menemukan relevansinya dalam Why Nations Fail (2012) karya Daron Acemoglu dan James A. Robinson. Bagi keduanya, kualitas sebuah negara terutama ditentukan oleh institusi politik dan ekonomi. Inclusive institutions memungkinkan partisipasi luas, checks and balances, rule of law, serta distribusi kesempatan; sementara extractive institutions memungkinkan kekuasaan dan sumber daya terkonsentrasi pada kelompok terbatas.

Realitas Indonesia memperlihatkan mengapa konsep tersebut penting. Karhutla di Kalimantan, misalnya, tidak cukup dibaca sebagai konsekuensi kekeringan atau El Niño.
Pada September 2026, emisi kebakaran Indonesia mencapai 19,7 juta ton CO₂ hanya dalam sepekan, dengan Kalimantan menjadi salah satu wilayah terdampak paling berat.
Namun persoalan kebakaran juga menyentuh tata kelola lahan, konsesi, pengawasan, penegakan hukum, dan distribusi manfaat ekonomi. Karena itu, pertanyaan politiknya bukan hanya siapa memadamkan api, tetapi siapa menguasai tanah, siapa memperoleh keuntungan, dan siapa menanggung biaya ekologisnya.
Dalam kerangka extractive institutions, kerusakan lingkungan menjadi problem politik ketika manfaat ekonomi terkonsentrasi sementara biaya sosial dan ekologis dibebankan kepada publik. Ini bukan berarti setiap kebakaran dapat secara otomatis dituduhkan sebagai akibat ekspansi sawit; tetapi ia menunjukkan pentingnya accountability, transparansi konsesi, dan rule of law dalam kebijakan sumber daya alam.
Persoalan serupa terlihat dalam program Makan Bergizi Gratis. Tujuan memperbaiki gizi masyarakat merupakan kebijakan sosial yang legitimate. Akan tetapi legitimasi kebijakan (policy legitimacy) tidak hanya berasal dari tujuan, melainkan juga dari kemampuan negara menjamin pelaksanaannya.
Pada awal September 2026, lebih dari 1.700 siswa dan guru dilaporkan sakit dalam tiga hari akibat dugaan keracunan makanan terkait MBG, sementara hampir 2.000 dapur kemudian dihentikan sementara karena persoalan kepatuhan terhadap pemeriksaan sanitasi. Komnas HAM bahkan menekankan bahwa pangan yang aman merupakan bagian dari hak asasi manusia.
Di sini konsep state capacity menjadi penting: negara tidak hanya dinilai dari keberanian menetapkan kebijakan, tetapi dari kapasitas administratif untuk mengimplementasikan, mengawasi, mengevaluasi, dan mengoreksinya.

Max Lane, melalui Unfinished Nation (2008), menawarkan pembacaan yang lebih historis. Indonesia bukan proyek politik yang telah selesai. Reformasi memang mengubah struktur kekuasaan setelah 1998, tetapi proses demokratisasi tetap merupakan perjuangan mengenai political agency, distribusi kekuasaan, dan siapa yang berhak menentukan arah negara.
Karena itu, kemunculan kembali perdebatan mengenai relasi sipil-militer, pembatasan kekuasaan, serta independensi institusi hukum tidak dapat dilepaskan dari pertanyaan yang lebih besar:
Sejauh mana institusi demokrasi Indonesia benar-benar telah terkonsolidasi?
Sementara itu, Bread and Circuses (1983) Patrick Brantlinger membantu membaca dimensi lain: politik tidak hanya berlangsung melalui parlemen dan birokrasi, tetapi juga melalui produksi perhatian. Brantlinger membahas bagaimana budaya massa dapat menjadi gejala sekaligus mekanisme social decay, sementara media memiliki kemampuan membentuk kesadaran dan perhatian publik.
Dalam konteks digital Indonesia, logikanya tidak harus berarti pemerintah secara sengaja “menghibur rakyat agar lupa”. Mekanismenya jauh lebih subtil. Pernyataan kontroversial pejabat, selebritas yang menjadi aktivis lingkungan, kunjungan pejabat ke lokasi bencana, hingga konflik politik dapat berubah menjadi celebrated spectacle yang menguasai attention economy. Visibility kemudian mudah disalahartikan sebagai accountability.

Di sinilah demokrasi menghadapi tantangan baru: masalah publik yang kompleks harus bersaing dengan konten yang paling mudah menjadi viral.
Aktivisme selebritas dapat memperluas perhatian terhadap lingkungan, tetapi popularitas bukan ukuran keberhasilan kebijakan. Begitu pula konferensi pers pemerintah bukan bukti bahwa dengan sendirinya masalah telah diselesaikan.
Pada akhirnya, ketiga buku tersebut bertemu pada satu persoalan: institusi. Why Nations Fail (2012) berbicara mengenai inklusivitas dan konsentrasi kekuasaan; Unfinished Nation (2008) mengenai demokrasi Indonesia yang terus menjadi proyek politik; sedangkan Bread and Circuses (1983) mengingatkan bahwa perhatian publik sendiri dapat menjadi arena perebutan kekuasaan.
Maka tantangan Indonesia bukan kekurangan kebijakan, melainkan memastikan bahwa kebijakan tunduk pada konstitusionalisme, rule of law, checks and balances, transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas.
Sebab negara yang kuat bukan negara yang paling sering terlihat bekerja. Negara yang kuat adalah negara yang institusinya tetap bekerja ketika kamera sudah pergi.
Referensi:
Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. New York: Crown Publishers.
Brantlinger, P. (1983). Bread and Circuses: Theories of Mass Culture as Social Decay. Ithaca: Cornell University Press.
Lane, M. (2008). Unfinished Nation: Indonesia Before and After Suharto. London: Verso.
Piketty, T. (2014). Capital in the Twenty-First Century. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Rousseau, J.-J. (1762). The Social Contract. London: J. M. Dent & Sons.
Reuters. (2026, September 3). More than 1,700 fall sick from Indonesia free school meals in three days.
Reuters. (2026, September 8). Indonesia suspends nearly 2,000 free meal kitchens for breaching sanitation rules.
Reuters. (2026, September 9). Indonesian wildfire emissions surge to world’s highest, data shows.
Editor: Arlingga Hari Nugroho
Foto Sampul: redaksi sudutkantin.com
