‘Broken Strings’ dan Refleksi atas Ranah Publik

Melalui fenomena “Broken Strings”, ranah publik kontemporer tidak lagi melulu bergerak dari pertukaran argumen rasional, melainkan justru dimulai dari afeksi yang personal, rapuh, dan sering kali dianggap tidak sah secara deliberatif.

Beberapa bulan terakhir publik, terutama di dunia maya, dihebohkan oleh sebuah buku berjudul “Broken Strings” karya Aurelie Moeremans, seorang figur publik di dunia hiburan Indonesia. Awalnya buku ini ditulis dengan Bahasa Inggris dan dipublikasikan pada Oktober 2025. Versi Bahasa Indonesia menyusul pada Januari 2026. Berformat elektronik, buku ini bisa diakses oleh publik secara gratis melalui tautan yang Aurelie sematkan di akun Instagram-nya.

Memoar ini, sebagaimana Aurelie menyebutnya, memperoleh perhatian publik lantaran berisi catatan sejarah penulis yang mengalami berbagai peristiwa memilukan. Salah satu yang paling disorot netizen adalah child grooming. Saking viralnya, Aurelie bersama penerbit Ohara Books menerbitkan versi cetak buku itu. Sebuah versi yang premium karena dilengkapi dengan beberapa komponen, salah satunya adalah buku saku gratis “Membaca Tanda Bahaya”. Buku saku itu merupakan panduan perlindungan dari kekerasan terhadap perempuan dan anak. 

(@oharabooks)

Apa yang dilakukan oleh Aurelie sangat patut diapresiasi, karena ia akhirnya berani menuliskan kisah-kisah masa mudanya yang dahulu tidak begitu ia pahami dan tidak bisa ia ungkap dengan suara lantang. Namun, artikel singkat ini tidak akan mengulas apa saja yang ditulis di dalam “Broken Strings”. Saya justru tertarik dengan perihal bagaimana buku ini berkontribusi pada penciptaan diskusi publik. 

Diskusi publik yang saya maksud bukan terbatas pada makna literalnya, misal suatu acara diskusi formal yang digelar oleh suatu institusi dan dihadiri oleh para narasumber serta penonton. Akan tetapi, diskusi publik dalam hal ini lebih terkait dengan ranah publik (public sphere) di dalam khazanah ilmu sosial, yang secara khusus merujuk pada renungan Jürgen Habermas. Singkatnya, ranah publik bisa dimengerti sebagai suatu ranah kehidupan sosial kita di mana proses menuju pembentukan opini publik berlangsung. 

Bagi Habermas, opini publik bisa betul-betul terbentuk jika diskusi publik yang terjadi itu rasional, objektif, dan berbasis pada kekuatan argumen. Namun, mengapa memoar “Broken Strings” yang sangat berbasis pada subjektivitas Aurelie melahirkan serangkaian tindakan rasional yang membentuk opini publik, antara lain, testimoni beberapa orang yang merasa tersinggung kepada media massa yang secara ideal diyakini sebagai pembawa opini publik serta rapat Komisi XIII DPR RI pada 15 Januari 2026 yang menyinggung topik child grooming? Esai pendek ini akan mengulas paradoks tersebut, menempatkan “Broken Strings” sebagai fenomena sosial untuk merefleksikan ranah publik kita hari ini. 

Sedikit mengulas perihal ranah publik, Habermas dalam bukunya yang berjudul “The Structural Transformation of the Public Sphere” (1962/1989) mengatakan bahwa opini publik harus dibentuk oleh diskusi publik yang rasional, inklusif, dan berbasis pada kekuatan argumen (the unforced force of the better argument). Argumen yang berbasis pada subjektivitas dan bersifat parsial serta emosional tidak memenuhi syarat kondisi diskusi publik untuk mewujudkan demokrasi deliberatif.

Bagi Habermas, media massa sangat memainkan peran penting dalam formasi ranah publik karena memungkinkan rakyat untuk melakukan kontrol demokratis terhadap aktivitas-aktivitas negara. Akan tetapi, Habermas juga memprediksi bahwa media massa itu akan terdominasi oleh monetisasi. Prediksi itu memang benar terjadi. Setelah Aurelie berusaha bersuara terkait pengalaman pahit yang ia alami melalui Facebook pada 2014, Liputan6 justru membungkusnya dengan sebuah berita berjudul “Alasan Aurelie Moeremans Kirim Foto Telanjang ke Mantan Suami”. Judul yang sensasional menjadi alat pemasaran yang jitu untuk meningkatkan traffic pembaca, sehingga nilai ekonominya meningkat. Setidaknya, ruang iklan di halaman artikel itu akan lebih mahal dari halaman artikel lain yang tidak terlalu banyak dibaca. 

Dari situ kita bisa melihat bahwa formasi ranah publik ternyata tidak melulu bertumpu pada kekuatan argumen. Bahwa logika platform yang turut melibatkan monetisasi turut berkontribusi pada formasi ranah publik. Dalam bukunya yang berjudul “A New Structural Transformation of the Public Sphere and Deliberative Politics” (2023) Habermas merefleksikan ulang gagasannya beberapa dekade sebelumnya. Dengan menekankan kehadiran media sosial dan implikasinya pada formasi ranah publik, ia menaruh perhatian pada kompleksitas diskusi publik yang semakin tergantung pada ekonomi atensi.

Namun, Habermas menyebut ranah publik yang baru dan intim itu justru mengkhianati inklusivitas ranah publik ideal karena semakin memprioritaskan ekonomi atensi dalam ruang gema (echo chamber) yang memproduksi disintegrasi sosial. Oleh karena itu, Habermas mengatakan bahwa persoalan ini adalah ikhwal imperatif konstitusional. Bahwa media digital harus bertanggung jawab atas seluruh konten yang terpublikasikan. Jika tidak ada aturan yang mengatur praktik platform semacam ini, peran jurnalistik akan semakin terkikis dan mengarah pada perkembangan demokrasi pascakebenaran. Singkatnya, dan mungkin interpretasi saya bisa salah, Habermas masih teguh dengan prinsip bahwa media massa tradisional adalah gatekeeper bagi formasi ranah publik deliberatif. 

Dalam hal peran media sosial yang memproduksi disintegrasi sosial memang banyak muncul di berbagai kasus. Namun, fenomena “Broken Strings” di satu sisi menunjukkan titik retak dari klaim Habermas mengenai ranah publik yang baru dan intim. Titik retak ini sesuai dengan kritik-kritik yang diajukan kepada argumen Habermas. Salah satunya, sebagaimana disinggung oleh Karin Wahl-Jorgensen, seorang professor jurnalisme, media dan budaya di Cardiff University, dalam tulisannya yang berjudul “Questioning the Ideal of the Public Sphere: The Emotional Turn” (2019), adalah kritik feminis yang mengatakan bahwa terdapat relasi kuasa yang menopang diskursus publik, yang tersamarkan oleh perayaan atas rasionalitas dan objektivitas sebagai syarat mutlak terwujudnya ranah publik ideal. Pada kenyataannya, subjektivitas itu tidak terelakkan dan kadang justru secara normatif diinginkan.

Dalam buku berjudul “A Networked Self and Platforms, Stories, Connections” (2018) ia juga mengurai perihal arsitektur emosional dalam media sosial. Bahwa media sosial memfasilitasi sekaligus mengistimewakan keterlibatan emosional yang diarahkan pada kepositifan pro-sosial dalam rangka monetisasi. Memang, sebagaimana Habermas yakini, monetisasi adalah kecenderungan dominatif dari logika kerja media hari ini, tetapi arsitektur emosional yang dibangun untuk agenda monetisasi itu juga memungkinkan kemunculan protes sosial berbasis afeksi atau emosi.  

Emosi bersirkulasi melalui tubuh-tubuh kita dan bertransformasi menjadi diskusi-diskusi termediasi, di mana itu semua akan menjadi basis dari artikulasi keluh kesah kolektif, untuk menuju pada aksi dalam bentuk perubahan sosial dan politik. Fenomena “Broken Strings” menunjukkan hal ini. Memoar yang sepenuhnya ditulis berdasarkan ingatan Aurelie sebagai penulis, yang sangat subjektif dan personal, pada titik tertentu telah menimbulkan debat publik di ruang formal. Bahkan, fenomena ini memancing Komisi XIII DPR untuk menggagas rapat dengar pendapat mengenai kasus child grooming.

Kasus yang jarang sekali diperbincangkan oleh institusi formal, namun secara empiris terjadi di mana-mana.

Melalui fenomena ini, kita perlu melihat afeksi atau emosi bukan semata sebagai disposisi psikologis. Sebagaimana saran dari Sara Ahmed dalam “Affective Economies” (2004), kita perlu untuk memaknai emosi dalam relasi antara yang individual dengan yang kolektif. Terutama dalam interaksi yang termediasi, khususnya di jagad media sosial, afeksi dan emosi memainkan peran penting dalam pemunculan kepentingan bersama. 

Habermas sebenarnya tidak sepenuhnya menolak potensialitas afeksi untuk berkontribusi pada ranah publik deliberatif. Di bukunya yang berjudul “A New Structural Transformation of the Public Sphere and Deliberative Politics” (2023) itu terdapat bagian transkrip wawancara yang ia lakukan sebagai bahan untuk “Oxford Handbook on Deliberative Democracy” (2018). Ketika ditanya perihal peran narasi dan afeksi dalam demokrasi deliberatif, Habermas menjawab bahwa suara-suara masyarakat sipil yang mentah dan “di balik layar” (offstage), ketika dihadapkan pada pernyataan-pernyataan para aktor politik lain yang telah terformulasi dengan baik, justru dapat lebih mudah didengar sejauh suara-suara itu diekspresikan secara spontan.

Narasi memiliki isi proposisional yang dapat dipahami, demikian pula hasrat dan gairah yang diekspresikannya; terlebih lagi, retorika yang kuat masih termasuk salah satu sarana konvensional di sepanjang jalur panjang yang harus ditempuh sebuah isu untuk menarik perhatian media yang memadai dan menemukan jalannya menuju agenda suatu lembaga yang berpengaruh. Namun, pernyataan itu terkesan masih menempatkan afeksi sebagai pemicu awal untuk dialog rasional. Padahal, dominasi afeksi dalam dialog publik hari ini tidak bisa hanya dipahami sebagai satu pengecualian. 

Dengan demikian, melalui fenomena “Broken Strings” sebagai pijakan reflektif, esai ini berargumen bahwa ranah publik kontemporer tampaknya tidak lagi melulu bergerak dari pertukaran argumen rasional, melainkan justru dimulai dari afeksi yang personal, rapuh, dan sering kali dianggap tidak sah secara deliberatif. Afeksi di sini bukan sekadar pemicu sementara, tapi bisa dicurigai sebagai kondisi kemungkinan ranah publik hari ini, terutama yang berkaitan dengan isu-isu yang terpinggirkan dari agenda politik formal. “Broken Strings” menunjukkan bahwa demokrasi deliberatif di era platform itu tidak runtuh total, tetapi menuntut pembacaan ulang.

Rasionalitas publik tidak lahir dari penyangkalan atas emosi atau afeksi, tapi dari proses sosial yang mengolah afeksi menjadi tuntutan politik. Namun, tanpa berupaya untuk mengglorifikasi afeksi, fenomena “Broken Strings” atau yang lainnya tidak luput dari keterbatasan ranah publik berplatform yang tak jarang bergantung pada kapital visibiltas figur publik (ekonomi atensi). Ini bukan persoalan sumber legitimasi argumen, melainkan kondisi struktural yang menentukan sejauh mana artikulasi, baik itu rasional atau afektif, dapat memasuki opini publik. 


Editor: Arlingga Hari Nugroho
Foto sampul: Arsip Aurelie Moeremans

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Previous Article

Ledakan Suara Zekzek, Album S/T jadi Kritik dari Tubuh dan Ruang

Related Posts