Ibu Kota Nusantara (IKN) sedang dibangun di atas utopia sekaligus distopia. Sebuah manifestasi yang kompleks dan mengandung paradoks. Di sana legasi diciptakan, karenanya ambisi dipertaruhkan.
Proyek mercusuar niscaya ditingkah keegoisan empunya, disusul taktik langkah politik yang pelik di belakangnya. Oleh karena itu, fondasi yang disusun tidak disertai dengan kebijaksanaan. Pada situasi yang demikian senantiasa ada ambivalensi, selanjutnya asumsi.
Apakah ‘wajar’ dan ‘pantas’ bagi seseorang yang punya pengetahuan tentang hutan, saat memegang wewenang dengan ‘bebas’ bisa babat alas?
Tidak cuma-cuma, hutan yang dirampas—dirampas dari alam dan adat—ditukar dengan falsafah Pohon Hayat, logo yang artifisial. Seturut kemudian dicetakbirukan cita-cita luhur konsep green smart city melingkupi pembangunan ibu kota baru Indonesia yang dikerjakan kejar tayang berpacu dengan ‘tenggat waktu’. Sampai di situ, pembangunan IKN tahap I tahun 2022—2024 tampak miring dalam upaya mengubah dan membuat sejarah baru.
Ancangan-ancangan diungkai, haluan-haluan dirangkai. Sepasang istana megah pun berdiri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP); Istana Negara sebagai kediaman resmi presiden dan Istana Garuda sebagai kantor presiden. Ke arah inilah orang-orang menatap dan menuding.
Seperti pikat, Istana Garuda melatarbelakangi Istana Negara—dengan fasad gigantik yang ikonik asosiasi burung garuda membentangkan sayapnya—menjadi tengaran di IKN. Dirancang pematung Nyoman Nuarta, bangunan yang disebut-sebut merupakan perwujudan pencapaian sinergi antara seni, sains, dan teknologi itu tak luput dari kasak-kusuk, kontroversi, hingga konfrontasi!
Tentu saja ada perspektif lain di situ: infrastruktur fungsional maupun simbolik yang nostalgik dan futuristik. Dibangunlah tengaran-tengaran di ruang terbuka yang dikelilingi panorama alam, yakni Sumbu Kebangsaan. Dimulai dari Taman Kusuma Bangsa yang terintegrasi dengan kawasan Plaza Seremoni dan Beranda Nusantara, terpancang Monumen Bendera setinggi 79 meter, disusul gagasan—semacam kepatutan dalam moral sosial dan politik—tentang pendirian Museum Peradaban yang terhubung dengan forest trail berkonsep keberagaman budaya Indonesia.
Dalam lanskap itulah patung kedua Proklamator Indonesia, Ir. Sukarno dan Drs. Mohammad Hatta, berdiri dipayungi patung Sayap Pelindung Nusantara pada kedua sisinya dan mengapit api abadi di tengahnya sebagai simbol sakral di Taman Kusuma Bangsa. Kawasan yang juga dirancang Nyoman Nuarta itu merombak rencana awal berupa Plaza Pahlawan atau Hero Memorial atau Memorial Park yang semula didesain khusus oleh kurator IKN, Ridwan Kamil.
Kepentingan demi kepentingan. Hal itu semacam pupur gincu buat wajah pucat pusat ibu kota terencana itu. Suatu soal yang bahkan tidak tercantum dalam lini masa pembangunan IKN tahap I mengenai infrastruktur dasar dan sarana utama selain istana kepresidenan, perkantoran, dan perumahan untuk penduduk pionir di KIPP sesuai panduan PUPR yang beralas landas Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2022 Tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Bab VI Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Di sini, patung dan arsitektur sebagai bahasa bentuk seakan tengah memvisualisasikan—atau malah turut menentukan—suatu kebijakan (baca: siasat) dalam pembangunan jati diri nasional personal. Dalam semangat itu sebuah cetusan telah menunjukkan daya untuk menegakkan monumen, kalau bukan sekadar mencantumkan ornamen.
Keduanya dapat dihadirkan dalam pengertian yang sesungguhnya. Dengan kata lain, pada pembangunan IKN hal itu tidak sekadar abstrak. Ada pengalaman sebelumnya, pembangunan di ibu kota terdahulu: Jakarta.
Berada di Kalimantan Timur, Nusantara akan menggantikan Jakarta sebagai pusat pemerintahan Indonesia. Meski tidak serta-merta berangkat dari kekosongan, IKN dimulai dari titik nol dengan visi jangka panjang yakni kota dunia untuk semua dan misi berkemajuan yakni kota berkelanjutan dunia, penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, dan simbol identitas nasional. Suatu dambaan yang juga pernah menjadi akanan Presiden Sukarno terhadap Jakarta selaku ibu kota negara.
Seraut wajah, peradaban baru, identitas nasional pasca-kemerdekaan yang menunjukkan keperkasaan Indonesia melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur, monumen, dan bangunan megah lainnya. Ancangan Sukarno itu impak dari penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung pada 1955. Sukarno bercita-cita menjadikan Indonesia mercusuar penerang langkah negara-negara the new emerging forces yang bebas dari penindasan dan kemelaratan. Dalam bahasa ini, mega proyek membuka peluang untuk mendudukkan Indonesia di kancah internasional.
Bukankah pada dasarnya hal itu senada dengan reputasi yang hendak dikokohkan di IKN sebagai “kota dunia untuk semua” pada 2045 mendatang?
Tampak kalau sejak dulu politik mercusuar tidak luput dari eksistensi penguasa yang berlomba-lomba untuk berjasa, sebagai “bapak pembangunan”, misalnya. Sebab itu, segala yang dibangun ‘negara’ sering kali menampilkan simbol-simbol herois, politis, dan elitis. Bahwa ibu kota negara sebisa mungkin mencitrakan kebesaran suatu bangsa: fantasi untuk dihormati dan dihargai oleh yang lain.
Persoalannya: yang kemudian disebut monumen(tal) selalu dilandasi dengan adanya momentum, peristiwa, dan cita-cita agung juga adiluhung. Sehingga suatu tetenger dapat berdiri untuk berumur panjang sebagai cerita besar dalam dua wajah: simbolis dan realis. Pendek kata, ia dibangun dengan motif.
Namun, pada setiap zaman ada “yang terampas dan yang putus”. Ketika momentum ditatap cuma sebagai momen, tugu atau patung yang semula dibangun sebagai monumen boleh jadi nanti hanya akan menjadi ornamen. Artinya, setiap manifestasi memiliki sisi yang menunjukkan bahwa sejarah dapat mengatakan cerita yang berlainan. Sementara itu, pembangunan IKN mesti dikerjakan hingga paripurna meski dalam sangsi dan pesimisme publik setelah peralihan kekuasaan pada 20 Oktober 2024 yang silam.
Ada sejumlah wacana dalam menempatkan kedudukan terkait situasi IKN dewasa ini. Para politisi usul agar IKN jadi ibu kota transit, ada pula yang menyarankan agar jadi Ibu Kota Kalimantan Timur, dan pilihan lainnya adalah menjadikannya sebagai Istana Wakil Presiden.
Demikianlah sebuah legasi, sebuah beban!
Editor: Arlingga Hari Nugroho
Foto sampul: kemenparekraf.go.id
