Bagaimana mungkin sebuah bangsa yang terlahir dari lautan justru membelakanginya? Mengapa narasi tentang samudra kita lebih sering berakhir sebagai puisi romantis tentang senja atau sekadar latar belakang foto, alih-alih sebagai kesadaran kolektif tentang ruang hidup, jalur peradaban, dan medan pertarungan kekuasaan? Apa yang hilang dan siapa yang disembunyikan, ketika kita memilih untuk memunggungi laut?
Beberapa waktu yang lalu, saya duduk di dining room sebuah hotel baru di dekat Bandara Internasional Yogyakarta, Kulon Progo. Di langit-langitnya, tergantung instalasi artistik yang berbentuk Bubu (perangkap ikan tradisional yang biasa digunakan oleh nelayan). Bentuk anyamannya yang kompleks itu kini menjadi ornamen hias yang memukau. Dalam sekejap, saya disergap perasaan aneh: di sini, Bubu telah berubah menjadi elemen dekorasi. Ia telah dicabut dari konteks hidupnya–dari lautan tempat ia berfungsi sebagai alat tangkap ikan–dan dipajang sebagai simbol keindahan.
Hotel ini berdiri sangat dekat dengan bandara internasional yang pembangunannya telah mengubah lanskap dan menghilangkan ruang hidup. Tanpa sadar, kita mungkin sedang menyaksikan sebuah proses “pemunggungan” ganda yang mengabaikan dampak penghilangan ruang hidup di darat. Di sisi lain, alat tangkap ikan yang menjadi bagian dari kehidupan laut, kini hanya dijadikan artefak yang telah kehilangan napasnya.
Lalu, apa yang sebenarnya terjadi ketika kita–sebagai bangsa dan sebagai individu–memunggungi laut? Apakah kita hanya memalingkan muka dari pemandangan, ataukah kita sedang memutuskan untuk tidak melihat, tidak tahu dan tidak peduli pada seluruh alam kehidupan yang bergantung pada birunya yang luas: pada masyarakat pesisir yang menghidupinya, pada pengetahuan tradisional yang mengarunginya, pada kekerasan struktural yang merusaknya, dan pada narasi sejarah yang tersembunyi di balik ombak?
“Indonesia bukan pulau-pulau dikelilingi laut, Tetapi laut yang ditaburi pulau-pulau”, kata A.B Lapian. Momen kecil saat berada di hotel itu seperti potret miniatur dari sikap kolektif yang lebih besar.
Bagaimana sebuah bangsa yang dibentuk dan dihidupi oleh ribuan pulau sampai pada titik di mana laut lebih sering dianggap sebagai pembatas, tempat sampah raksasa, atau sekadar dekorasi; daripada sebagai akses kehidupan?
Pertanyaan itu menghantui saya. Sebagai orang Jawa yang dibesarkan jauh dari garis pantai, laut bagi saya selalu berupa imaji yang abstrak: landscape yang indah, metafora tentang keluasan, atau sekadar garis biru yang memisahkan satu pulau dengan pulau lain. Saya adalah bagian dari “masyarakat darat” yang dapat dengan mudah terlena oleh narasi romantis tentang keindahan samudra, tanpa pernah benar-benar bertanya: Siapa yang hidup di sana, dan kisah apa yang tersembunyi di balik buih-buihnya?
Bahkan sebagai orang yang tumbuh di Yogyakarta–dengan garis imajiner yang menghubungkan Gunung Merapi, Keraton, dan Laut Selatan–laut dalam kesadaran kolektif saya tetaplah sesuatu yang di sana, di ujung.
Dalam konteks ini, laut adalah batas sakral tempat labuhan, ranah Nyi Roro Kidul, metafora ketakutan dan misteri. Ia bukan ruang nafas sehari-hari, bukan panggung sejarah dinamis di mana kapal-kapal bertemu dan pengetahuan mengarungi gelombang. Saat saya berdiri di Pantai Parangtritis, yang terpanggil adalah mitos, bukan memori maritim.
Membaca kumpulan esai Safar Nurhan adalah pengalaman yang mengguncang sekaligus membuka mata. Saya seperti mendapat undangan untuk tidak lagi sekedar menatap laut dari kejauhan, melainkan memijak ombaknya melalui kata-kata, merasakan garamnya melalui ingatan orang lain, dan mengikuti arah angin yang membawa cerita-cerita yang selama ini tenggelam oleh arus besar sejarah nasional kita.
Lebih dari itu, sebagai seorang yang berpihak pada history from below (sejarah dari bawah), membaca esai Safar justru menjadi semacam konfrontasi metodologis. Di satu sisi, ia menghadirkan praktik historiografi yang saya yakini: sejarah yang ditulis dari dalam, dari pengalaman tubuh, dari sudut pandang yang di-pinggirkan. Di sisi lain, ia menjadi cermin yang memantulkan celah dalam keberpihakan saya sendiri: bagaimana mungkin saya mengaku berpihak pada suara dari bawah, sementara suara dari laut—salah satu ruang hidup terpinggirkan terbesar di negeri ini—selama ini hanya saya dengar sebagai bisikan romantis yang samar?
Buku ini dengan demikian melampaui sekadar tulisan personal. Ia adalah sebuah pelacakan terhadap anatomi “punggung” kolektif kita. Safar menunjukkan bahwa sikap “memunggungi laut” bukanlah kelalaian personal belaka, melainkan hasil dari jalinan kompleks antara proyek kebangsaan yang panjang, praktik budaya sehari-hari, dan cara kita diajarkan untuk memahami ruang.

Tubuh yang Mengarsipkan: Ketika Sejarah Ditulis dari Geladak Kapal
Safar mengawali tulisannya dengan pertanyaan yang fundamental: “Apa yang mereka pahami soal menulis laut?” Di bab “Haluan: Laut di Sekitar Teks”, ia menolak mentah-mentah reduksi laut menjadi objek estetika atau latar belakang puitis semata. Bagi Safar, ‘menulis laut’ haruslah menangkap relasi yang hidup–antara manusia dan perahu, antara gelombang dan limbah, antara ingatan dan politik. Pada akhirnya, laut bukan untuk dilukis, namun untuk dihuni dalam laku tubuh keseharian.
Konsep ini diwujudkan dalam bab “Bajo”. Di sini, laut adalah rumah yang sebenarnya, dan perahu Leppa adalah eksistensi dari tubuh dan keluarga Bajo. Safar tidak hanya mendeskripsikan Leppa sebagai moda transportasi, namun sebagai sebuah ekosistem berjalan yang mengandung seluruh tata cara hidup: tempat tinggal, dapur, ruang sosial, dan moda produksi. Hilangnya Leppa bukan sekadar perubahan teknologi, ia adalah pelenyapan sebuah bentuk peradaban yang utuh, di mana pengetahuan ditransmisikan bukan melalui buku, melainkan melalui gerakan tubuh di atas gelombang.
Pendekatan serupa hadir dalam esai “Meraba Mata Angin, Membaca Tanda”. Safar memetakan pengetahuan navigasi tradisional Bugis-Makassar bukan sebagai daftar keterampilan usang, melainkan sebagai sebuah sistem pengetahuan yang holistik. Pengetahuan ini tertanam dalam tubuh: di mata yang membaca kemiringan bulan sabit, di kulit yang merasakan perubahan angin, di naluri yang mengenali jenis burung sebagai penanda daratan. Semua itu adalah pengetahuan yang lahir dari dialog intens dan panjang dengan alam, yang menjadikan pelaut bukan sebagai penakluk samudra, melainkan sebagai pembacanya yang teliti.
Akan tetapi, metode Safar mencapai klimaks personalnya justru ketika ia bercerita tentang dirinya sendiri. Dalam “Kapal Laut, Kapal Udara”, pengetahuan tentang laut adalah pengetahuan tentang ritme tubuh yang menyesuaikan diri dengan lambannya kapal kayu, tentang antisipasi terhadap stom kapal Pelni, tentang kenangan akan rumah panggung di bibir pantai. Di sini, laut bukan lagi subjek kajian yang dingin, melainkan bagian dari pembentukan diri. Tubuh Safar merupakan arsip primer yang merekam geografi, ekonomi, sosial, dan politik sebuah kepulauan.
Kegagalan Kurasi Negara: Dari “Indonesia Timur” hingga Laut sebagai Tempat Sampah
Safar melangkah lebih jauh dari sekadar penulisan sejarah personal. Ia membongkar bagaimana sikap “memunggungi laut” yang nampak personal itu sejatinya adalah produk dari mesin negara yang bekerja secara sistematis. Metafora “kurator” di sini bukanlah sekadar gaya bahasa, melainkan sebuah lensa untuk memahami cara negara menjalankan kuasa. Sebab, kerja utama kurator–seperti halnya negara–adalah seleksi, penyusunan, penandaan, dan penceritaan, yang bersama-sama menentukan apa yang kita lihat, nilai, dan ingat.
Dalam esai “Kenapa Harus Ada Istilah ‘Indonesia Timur’?”, Safar melakukan dekonstruksi terhadap sebuah kategori geografis yang kita anggap remeh. Ia mempertanyakan dasar logis istilah itu: apakah zona waktu? kesamaan budaya? kondisi ekonomi?. Ternyata tidak ada jawaban yang cocok untuk frasa itu. Frasa “Indonesia Timur” adalah konstruksi geopolitik yang melihat dari sebuah titik tertentu yang dianggap sebagai pusat. Frasa ini kemudian berfungsi sebagai alat administratif untuk menyederhanakan kerumitan.
Kategori yang kabur ini, menurut Safar, memiliki dampak yang nyata: penghapusan keragaman. Daerah yang sangat beragam dipukul rata menjadi satu label. Label ini kemudian menjadi pintu masuk bagi stereotip dan kebijakan pembangunan yang seragam, yang sering kali gagal karena tidak menyentuh akar masalah lokal. Lebih buruk lagi, kategori ini menciptakan jarak psikologis dan epistemologis. Sebagai orang Jawa, saya bisa dengan mudah mengatakan “masalah di Indonesia Timur”, tanpa merasa berkewajiban mengenal setiap daerahnya sebagai tempat dengan sejarah, budaya, dan dinamikanya sendiri.

Safar melacak akar historis kategori ini hingga ke era Republik Indonesia Serikat (RIS), di mana “Indonesia Timur” adalah entitas federal bentukan Belanda. Ini adalah petunjuk yang penting: kategori yang kita pakai sehari-hari mungkin menyimpan DNA kolonial, sebuah warisan yang tanpa sadar terus kita reproduksi. Dalam konteks ini, “memunggungi laut” bukan lagi merupakan sikap pasif, melainkan penerusan logika kolonial yang memandang wilayah di-pinggir sebagai objek yang perlu dikelola, bukan subjek aktif yang menciptakan sejarah dan pengetahuannya sendiri.
Ketika negara memilih satu narasi sebagai “koleksi utama” dan menyingkirkan narasi lain ke “gudang penyimpanan”, ia sedang tidak mengelola arsip, melainkan melakukan kekerasan simbolik. Ia bukan saja menentukan apa yang layak “dipajang”, namun juga menentukan apa yang pantas untuk dilupakan. Dalam konteks maritim, lupa adalah izin untuk mengeksploitasi.
Kritik terhadap negara sebagai kurator yang buruk ini beresonansi dengan analisis Safar dalam bab-bab lain. Ketika ia menulis “Jangan Buang Sampah (Tambang) ke Laut”, yang disoroti adalah kegagalan negara sebagai penjaga kedaulatan ekologis. Laut dianggap sebagai waste frontier–perbatasan tak bertuan untuk membuang limbah beracun dari industri ekstraktif yang digalakkan negara. Di sini, negara tidak hanya memunggungi laut, namun secara aktif mengalihkan pandangannya agar tidak melihat kerusakan yang ditimbulkan oleh kebijakan ekonominya sendiri.
Masyarakat dan Stereotip: Kita Semua adalah Pemain Pendukung
Jika negara menciptakan kerangka besar yang memunggungi, maka masyarakat–termasuk saya dan mungkin kalian–adalah aktor yang setiap hari mengisi kerangka itu dengan stereotip dan lelucon. Safar dengan lugas menceritakan pengalaman personalnya sebagai orang Banggai yang disapa dengan logat Papua di Yogyakarta. Ini bukan sekadar salah sebut, melainkan gejala dari ketidakmampuan (atau ketidakmauan) untuk membedakan keragaman yang ada di luar pusat.
Stereotip ini bekerja seperti skrip budaya yang sudah jadi. Kita tidak menciptakannya dari nol, namun kita mempelajarinya dan mengulanginya melalui media, percakapan sehari-hari, bahkan kurikulum pendidikan. Ketika seorang teman dari Makassar diasumsikan pasti pandai berenang, atau ketika orang Maluku selalu diasosiasikan dengan konflik, kita sedang memainkan peran dalam sebuah drama besar tentang “Lihatlah Timur Yang Eksotis dan Bermasalah”. Drama ini mengukuhkan posisi Jawa/darat sebagai yang “normal”, “modern”, dan “patut menjadi tolok ukur”.

Bahaya dari repetisi stereotip ini adalah efek pemiskinan imajinasi. Ketika kita memandang seseorang hanya dari label “dari Timur”, kita menutup kemungkinan untuk mengenal cerita hidupnya. Kita memunggungi kompleksitas manusia yang sebenarnya. Lebih parah lagi, stereotip sering kali menjadi pembenaran untuk ketidakpedulian. “Ah, itu kan memang daerah konflik.”, atau, “Memang alamnya kaya tapi masyarakatnya malas,” adalah kalimat-kalimat yang melegitimasi sikap tidak turun tangan dan tidak mencari tahu lebih dalam.
Safar menunjukkan bahwa melawan stereotip ini memerlukan intervensi yang berani, sekaligus melelahkan. Ia terus menerus membetulkan, menjelaskan, dan memperkenalkan dirinya bukan sebagai “Orang Timur”, melainkan orang Banggai, sebagai anak Bajo, sebagai individu. Setiap kali ia melakukannya, ia sedang meretakkan tembok stereotip yang nampak kokoh.
Mengapa Darat Selalu Menang atas Laut?
Setelah membongkar struktur negara dan praktik masyarakat, Safar mengebor hingga ke akar yang paling dalam: cara kita menulis dan mengajarkan sejarah. Pertanyaannya dalam bab “Bajo”, “Kita selalu katakan nenek moyang Indonesia adalah pelaut. Nenek moyang yang mana?” menjadi pisau bedah yang tajam. Ia merujuk pada kontradiksi antara slogan dan kurikulum. Di buku teks, kerajaan-kerajaan agraris berbasis Jawa, seperti Majapahit dan Mataram Kuno mendapat porsi yang jauh lebih besar dan lebih heroik daripada kerajaan maritim seperti Sriwijaya atau Kesultanan Gowa.
Pilihan historiografis ini bukan sebuah kebetulan. Ia adalah bagian dari proyek nation-building pasca-kolonial yang berusaha untuk menyatukan kepulauan yang beragam di bawah sebuah narasi dominan. Narasi yang terpilih kebetulan adalah narasi agraris-Jawa. Dampaknya menjadi sangat luas: citra diri bangsa menjadi lebih dekat dengan petani yang menanam di sawah daripada nelayan yang mengarungi lautan. Laut pun bergeser dari posisi sebagai “jalan raya utama” menjadi “pembatas” antara pulau-pulau, atau sekadar “latar belakang” yang indah.

Safar, melalui keseluruhan Hidup Bersama Laut, sedang menulis narasi tandingan terhadap historiografi dominan itu. Ia tidak hanya menyebutkan bahwa nenek moyang kita pelaut, namun ia juga memperlihatkan buktinya dalam kehidupan sehari-hari yang nyaris punah: dalam perahu leppa, dalam pengetahuan navigasi bintang, dalam kisah pelaut seperti Husny Lashinta Rampale. Ini adalah sejarah yang ditulis dari geladak kapal yang bergoyang, bukan dari meja tulis yang stabil; dari rumah panggung yang bergema dengan debur ombak, bukan dari ruang belajar yang terisolasi pada dinding beton berukuran 4x4m.
Dengan demikian, “memunggungi laut” ternyata memiliki akar historis dalam politik ingatan nasional. Kita diajarkan untuk mengingat kejayaan yang berbasis darat, sehingga secara kolektif kita lebih mudah mengabaikan, bahkan merusak laut. Laut menjadi “tidak penting” dalam imaji sejarah kita, dan segala sesuatu yang tidak penting boleh diperlakukan dengan sembarangan. Inilah yang menjelaskan mengapa limbah tambang bisa seenaknya dibuang ke laut: karena dalam alam pikiran kolektif kita, laut bukan ruang sejarah yang sakral, melainkan ruang kosong yang bisa dikorbankan.

“Menghadap Laut” Merupakan Keberpihakan
Di bab penutup, “Buritan: Memunggungi Laut atau Kita Tidak Pernah Menghadap Laut?”, Safar tidak memberikan kesimpulan yang manis. Sebaliknya, ia melemparkan sebuah pilihan yang berat dan personal kepada pembaca: terus memunggungi atau berani menghadap? Pilihan ini terdengar sederhana, namun setelah menyelami keseluruhan esainya, kita dapat memahami bahwa ini adalah pilihan yang kompleks. “Menghadap” berarti bersedia melihat langsung pada ketidakadilan yang terpampang: pada limbang tambang yang meracuni terumbu karang, pada nelayan yang terampas ruang hidupnya, pada pengetahuan bahari yang sekarat.
Namun, “menghadap” juga berarti mengakui kompleksitas diri kita sendiri dalam masalah ini. Sebagai orang Jawa, saya harus mengakui bahwa saya diuntungkan oleh struktur yang meminggirkan laut. Sebagai mahasiswa, saya harus mengakui bahwa pengetahuan saya tentang Nusantara sangat timpang. Sebagai konsumen, saya harus mengakui bahwa nasi di piring saya mungkin adalah hasil dari rantai eksploitasi yang panjang. “Menghadap” adalah tindakan yang tidak nyaman karena ia memaksa kita untuk berhenti menjadi penonton yang aman dan menjadi partisipan–aktor yang bertanggung jawab.
Pada akhirnya, Hidup Bersama Laut adalah lebih dari sekadar kumpulan esai. Ia adalah sebuah intervensi historiografis dan politikal. Ia telah membongkar mesin yang memproduksi “punggung” kita terhadap laut: mulai dari cara negara mengkategorikan, masyarakat menstereotipkan, hingga historiografi mengajarkan. Dan setelah membongkar, ia tidak meninggalkan kita dalam keputusasaan.
Ia justru menunjukkan jalan keluar melalui tindakan menulis ulang sejarah dari sudut pandang yang intim, menubuh, dan berpihak. Kini, giliran kita untuk membaca, meresapi, dan akhirnya: berani menghadap. Laut mungkin tidak bercerita, tapi Safar telah menuliskannya, dan setelah ini, kita tidak bisa lagi menganggap bahwa bisikan dari laut itu adalah angin lalu.
Editor: Zhafran Naufal Hilmy
Foto sampul: Khairunnisa Sholikhah
