Persoalan kelas tak pernah benar-benar selesai dan ditangani dengan kebijakan yang menawarkan solusi pasti. Selalu ada celah yang luput dari pandangan, sisanya harapan yang sia-sia untuk diangankan. Alhasil, masyarakat kelas menengah sering kali menjadi korban atas kebijakan yang belum merata dan tepat sasaran.
Terlahir dari keluarga seperti apa bukanlah pilihan yang bebas pilih. Namun menjalaninya dengan bagaimana merupakan persoalan lain. Sayangnya bagi masyarakat medioker, kerja keras bertungkus lumus dengan kehidupan merupakan kewajiban yang mesti dijalankan. Memang, tak banyak pilihan yang kami miliki semenjak lahir.
Meski sudah bertungkus lumus dengan hidup semenjana, tetapi keinginan untuk hidup sama dengan yang lain selalu membayangi pikiran kami. Oleh karenanya, kadangkala berbagai pekerjaan apa saja dilakukan untuk menambah uang saku. Namun, ketika melihat orang-orang dengan enteng membelanjakan uangnya selalu ada kecurigaan yang berusaha kami kubur dalam-dalam. Sayangnya rasa curiga itu sering kali menonjok muka kami melihat fakta bahwa sebagian di antara mereka merupakan orang yang mendapat bantuan dari pemerintah.
Bayangkan saja apa yang kami rasakan ketika penerima Bidik Misi atau KIP berswafoto di depan muka kami dengan kamera boba iPhone-nya, sedangkan di saku kami android yang tak pintar-pintar amat menunggu untuk diganti layarnya sebab retak tak tertolong. Di lain waktu mereka mengendarai motor keluaran terbaru sedangkan kami rela mengayuh sepeda karena kehabisan uang untuk mengisi bensin Supra bapak. Kadang ada pikiran untuk memalsukan surat keterangan tidak mampu di balai desa. Namun, nurani belum sampai setega itu untuk mengangkangi harapan orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut.
Hidup menjadi masyarakat kelas menengah sering kali memang tidak adil. Di satu sisi kami sudah dianggap berkecukupan untuk menopang hidupnya sendiri tanpa uluran tangan pemerintah. Namun, di sisi lain nyatanya kebanyakan dari masyarakat kelas menengah inilah yang malah hidup dengan penuh ironi. Mereka selalu luput dari pandangan pihak-pihak berwenang yang bertugas memberikan uluran bantuan.
Luput dari Pandangan, Lebih Sering Disepelekan
Persoalannya kehidupan masyarakat kelas menengah sering menjadi ambigu. Sekilas dilihat terbilang cukup mapan: memiliki rumah dan kendaraan pribadi. Namun yang tak pernah dibicarakan, seberapa lama cicilan mereka ditanggungkan dan sekeras apa usaha mereka untuk menggenapi angsuran setiap bulan.
Sayangnya bias kelas ini benar-benar dianggap sebelah mata oleh pemerintah. Masyarakat kelas menengah seolah diabaikan dalam penanganan persoalan-persoalan fundamental. Misalnya saja pada masa pandemi Covid-19, pemerintah menggelontorkan berbagai bantuan untuk menopang masyarakat rentan. Dikutip dari Asumsi, tercatat pada 31 Maret 2020, Presiden Jokowi menganggarkan Rp 110 T untuk Jaring Pengaman sosial untuk melindungi 40% kelompok termiskin. Sisanya dibiarkan bertahan hidup dengan dengan daya juangnya. Barangkali masyarakat kelas atas–yang kaya raya dan bergelimang harta–enteng saja menghadapi badai pandemi ini. Namun masyarakat kelas menengah adalah korban sebenarnya dari kebijakan ini. Hidup segan, dibiarkan mati enggan.
Terbaru, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui kebijakan pemerintah saat ini belum optimal untuk melindungi masyarakat kelas menengah. Hal itu disampaikannya acara seminar nasional Outlook Perekonomian Indonesia 2024, akhir Desember 2023. Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah masih fokus menangani masyarakat miskin, sedangkan kelas menengah belum masuk fokus kebijakan.
Pernah suatu kali ketika saya melakukan survey untuk penelitian sebuah pusat studi kedokteran, saya menemui temuan unik. Saat itu saya berjumpa dengan seorang yang diberikan tugas untuk mencatat warga yang berhak mendapatkan bantuan selama pandemi. Ironisnya beliau sendiri malah tak tercatat mendapatkan bantuan dari pemerintah. Meskipun jika dilihat dan dinilai, beliau sangat layak mendapatkan bantuan tersebut. Sebuah kisah ironi yang sungguh-sungguh terjadi.
(Menolak) Bertahan dalam Anggapan Berkecukupan
Barangkali uluran tangan yang tak sampai pada masyarakat kelas menengah umumnya beralasan karena anggapan berkecukupan. Kepemilikan atas properti dan kendaraan pribadi sering kali menjadi variabel untuk menentukan hal tersebut. Walau pada kenyataannya anggapan tersebut tak selalu tepat sasaran.
Anggapan berkecupan ini cukup mengganggu orang-orang yang bertungkus lumus dengan hidup semenjana atau bahkan tak benar-benar cukup untuk menopang hidupnya. Anggapan sepihak itu selalu menempatkan masyarakat kelas menengah ini pada paradoks yang membimbangkan. Di satu sisi mereka senang dianggap berkecukupan, meski di sisi lain hal ini menjauhkan mereka dari uluran tangan.
Alhasil tekanan gaya hidup sesuai anggapan tersebut bisa jadi jebakan yang siap menelan ego, alih-alih sadar dengan kenyataan. Hal itu pulalah yang membuat kafe di sudut-sudut kota penuh dengan anak muda yang lebih memilih membeli es kopi susu ketimbang nasi telur demi identitas kelas dan gaya hidup. Padahal tak selamanya gaya hidup itu menyelamatkan mereka dari tagihan yang terus bergentayangan. Alhasil pinjaman online alias pinjol sering kali menjadi langkah cepat yang dipilih tanpa memperhitungkan risiko yang mengincar kemudian.
Jebakan anggapan berkecukupan ini juga memaksa masyarakat kelas menengah mesti berkali-kali disadarkan oleh nasib yang tak selalu baik. Mereka dipaksa untuk membayar pajak tinggi, sedangkan bantuan pemerintah tak pernah sedikitpun menjangkau mereka. Kenyataan yang tak dapat dihindari, tak terkecuali untuk mahasiswa yang dipaksa membayar uang kuliah mahal meskipun kebutuhan sehari-hari sulit dipenuhi.
Namun, apalah arti hidup jika tak dijalani dengan sepenuh hati. Meskipun kita tahu hidup tak selalu berjalan sesuai dengan keinginan hati. Maka bertungkus lumus dengan hidup merupakan jalan satu-satunya jika tak ingin dilindas roda kehidupan.
Editor: Arlingga Hari Nugroho
Foto sampul: Ahmad Radhitya Alam
