Setahun ini rutinitas saya nyaris tak pernah lepas dari satu hal: mengkliping. Salah dua kantor berita yang informasinya acap saya gunting adalah Tempo dan Kompas. Sejak triwulan pertama 2025 arsip milik dua kantor berita tersebut terintegrasi ke dalam laman e-Resources besutan Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas). Namun, pada Juli 2026, pintu masuk ke lumbung pengetahuan itu tertutup.
Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR, 16 Juli 2026, Kepala Perpusnas Aminudin Aziz membeberkan, pengguntingan anggaran Perpusnas berimbas pada proyek bantuan seribu buku ke berbagai lokus strategis. Sehari sebelumnya, salah seorang pustakawan Perpusnas, dalam surelnya berterus terang kepada saya, “untuk tahun ini Perpusnas tidak berlangganan lagi karena anggarannya (e-Resources) di-nol-kan.”
Sudah menjadi rahasia umum kalau berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto menumbalkan banyak hal. Program mulia di bidang pendidikan dan literasi seperti e-Resources termasuk yang masuk daftar anulir.
Titik Nadir Demokratisasi Pengetahuan
Senapas dengan keluhan Aziz di depan muka para dewan bulan lalu, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpusnas, Adin Bondar dalam tulisannya lebih dulu bercerita, bahwa anggaran institusinya digerogoti terus-terusan rezim Prabowo. “Pada 2024 sebesar Rp 725,8 miliar, tahun 2025 sebesar Rp 589,6 miliar atau menurun 18,8 persen. Tahun 2026 alokasi anggaran sebesar Rp 362,1 miliar atau turun sebesar 39 persen,” tulisnya di Kompas 20 Mei 2026.
Situasi ini mau tak mau membuat Perpusnas bersiasat. Ingatan kita tentu masih segar dengan peristiwa Februari 2025 silam, beberapa bulan setelah Prabowo berkuasa, tersiar rencana pemangkasan jam operasional perpustakaan. Pelayanan bakal tutup pada Minggu dan operasi paling banter sampai pukul 16.00 WIB, terang kabar itu.
Sontak jagat maya geger. Cibiran warganet membuncah. Pustakawan Perpusnas tadi kembali bercerita, usai ontran-ontran mencuat di media sosial, turun “perintah dari Seskab Teddy ke Kepala Perpusnas,” gagalkan pengubahan jam operasional.
Setahun berselang dari peristiwa itu, kini giliran e-Resources diamputasi paksa. Lagi-lagi, anggaran yang cupet adalah biang persoalan. Pembaca budiman, bagi yang tak akrab dengan e-Resources, program ini merupakan satu dari tiga prioritas Perpusnas wujudkan cita-cita Indonesia sebagai bangsa literat.
Skemanya begini, Perpusnas membeli kuota unduh dari Tempo dan Kompas—media yang sama-sama pernah di-breidel orba– kemudian melalui laman e-Resources, para pemustaka bebas mengunduh sesuai kebutuhan. Khusus Kompas Data, saban dua pekan, perpustakaan memperbarui langganan sebanyak 246 berkas olahan digital dan 942 berwujud teks.
Segelintir para pemustaka yang bertungkus-lumus dalam laman e-Resources ini adalah kami. Melaluinya maujud buku Mereka Hilang Tak Kembali (2025) tentang kekerasan terhadap kemanusiaan dan 32 Tahun Menjarah Alam (2026) seputar kejahatan lingkungan semasa orba.
“Keberlimpahan data (e-Resources) … telah memungkinkan kami mengkliping. Kami banyak bersandar … di ujung pena para jurnalis peristiwa-peristiwa,” angkat topi atas keterbukaan akses Perpusnas dan pada setiap pencatatan seputar aksi berangasan masa silam.
Tentu saja persentuhan dengan e-Resources bukan pengalaman tunggal kami belaka. Saya berkeyakinan, tak sedikit peneliti, mahasiswa, atau siapa pun, pasti ada yang proyeknya bergantung pada keterbukaan akses macam ini. Bayangkan, dari mana pun asalnya, lewat program ini, kita bisa menyesap keberlimpahan arsip surat kabar. Bahkan, sekalipun dari kamar indekos sumpek kita. Tabik!
Nahas program demokratisasi pengetahuan e-Resources hanya hidup selama empat belas bulan. Andai program ini seorang bayi manusia, usia setahun lebih sedikit adalah masa ia mulai aktif bergerak dan berinteraksi. Begitu pun program ini, makin ke sini semakin terhubung dengan para pemustaka seantero negeri. Sebagai gambaran, sebelum akses tertutup pada Juli 2026, jatah unduh ribuan arsip artikel yang diperbarui Perpusnas saban dua pekan bisa ludes dalam hitungan jam, tahun sebelumnya butuh berhari-hari.
Warga Swadaya Galakkan Baca
Berbanding terbalik dengan gilang-gemilang torehan e-Resources, sepanjang 2025 Badan Pusat Statistik (BPS) malah catat ada penurunan kegemaran baca rakyat dari tahun sebelumnya. Bersumber berbagai instansi survei—termasuk data milik Perpusnas– BPS kabarkan, dari angka semula 72,44 pada 2024 turun menjadi 54,8 pada 2025. Apakah turunnya minat baca terhubung dengan pemangkasan anggaran? Mungkin saja. Entahlah.
Angka minat baca warga yang dekaden justru bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Sebagian dari kita tentu makin akrab dengan keberadaan para pemengaruh di setiap kanal sosial media. Mereka ini kerap disebut sebagai Bookstagram, BookTok, BookTube, dan BookTwitter, kerjanya kampanyekan membaca dan “membeli” buku. Satu unggahan saja interaksinya bisa puluhan ribu. Begitu pula data kunjungan fisik ke Perpusnas, berdasar penuturan Aziz di depan muka para dewan, terus mengalami kenaikan.
Memang ukuran yang saya sebut tak bisa jadi patokan, tapi realitas ini setidaknya menjadi tanda, bahwa pijar lentera di jalan menuju bangsa literat tak benar-benar padam. Ketika Negara tak pernah serius urus fondasi pendidikan—seperti perpustakaan dan pengarsipan—tak sedikit muncul kelompok warga yang berzuhud di dalam ruang sepi itu.
Sebut saja Pustaka Langka Logos.id, Catatan Nusantara, Warung Arsip, Indonesian Visual Art Archive (IVAA), Kacabenggala Editions, dan tentu masih banyak lagi, baik berupa kelompok baca reguler, yayasan, maupun kolektif lain.
Secara berkala, aktivitas mereka tak jauh-jauh dari berbagi hasil pindai atau baca suatu majalah, surat kabar, maupun buku lawas agar bebas dikonsumsi khalayak.
Di Bawah Rezim Gemoy eh Diktator
Lenyapnya lorong penghubung antara kamar kita dengan keberlimpahan arsip dalam e-Resources bukanlah ekses efisiensi belaka. Penyusutan anggaran belanja Perpusnas sepanjang Prabowo berkuasa tak ubahnya sebagai modus operandi untuk memutus transmisi informasi. Pertanyaannya, kanal milik siapa yang disikat?
Dua pakar ekonomi-politik Sergei Guriev dan Daniel Treisman, dalam bukunya Spin Dictators (2022), menyebut dunia kini tengah berada dalam babak baru era kediktatoran. Tabiat para diktator telah berubah menjadi lebih ramah. Represi tak lagi muncul dalam bentuk paling banal, tapi juga secara subtil, lindap, dan bahkan tak langsung terasa.
Kendati pun situasi makin tak menentu, akan selalu muncul kubu yang membuat para diktator paranoid. Dalam istilah Guriev dan Treisman, lapisan warga ini mereka sebut sebagai a robust stratum of the informed atau lapisan melek informasi yang tangguh. Keduanya menilai, kelompok warga ‘tercerahkan’ ini akan memantau, berorganisasi, dan kemudian melawan diktator yang telah bersolek, atau diktator 2.0.
Selanjutnya, diktator 2.0 yang mengidap paranoia berpikir perlu menghancurkan akses ke sumber pengetahuan termutakhir, baik itu buku-buku maupun surat kabar. Menukik pada iklim surat kabar hari ini, potensi pembredelan seperti masa orba dulu nyaris tak mungkin terjadi. Praktik kolot macam itu bak pedang bermata dua. Sekalipun barang ini sakti dapat melucuti informasi dalam sekejap, tapi fenomena pemberangusan tetap akan dikenang sebagai aktivitas rezim bejat.
Efisiensi telah mengubah purwarupa relasi antara pelbagai instansi negara dengan kantor berita. Bilik periklanan yang semula jadi ruang mereka bergamit, kini berubah jadi situs penjinakan. Berbagai kementerian maupun lembaga tetap masih mau beriklan, “asal media mengikuti kemauan mereka, tidak bikin berita yang menyerang program-program rezim,” tulis Viriya Singgih dalam Project Multatuli 5 Mei 2026.
Namun, efisiensi tak hanya ampuh untuk menggebuk dunia bisnis berita, siasat pemerintah itu pun terbukti mampu menyapih rakyat dari kebenaran. Sekarang Negara lebih mau meloloh demi isi perut anak-anak sekolahan dan membangun toko-toko hingga ke pelosok; ketimbang cukupi ‘gizi’ otak dan infrastruktur penopangnya.
“Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Silakan. Tidak ada yang melarang,” gerutu Presiden Prabowo kepada para pengkritiknya dalam peringatan Hari Koperasi 12 Juli 2026. Tak kurang dari seminggu pidato presiden itu tibalah momen mengiba Kepala Perpusnas Aminudin Aziz karena kas instansinya meranggas.
Tentu kita tak ingin mengulang sejarah berabad-abad silam, saat langkah awal penundukan sebuah bangsa yang didahului pemberangusan pengetahuan dan berakhir dengan pembentukan ulang identitas bersandar pada keinginan penguasa.
Editor: Zhafran Naufal Hilmy
Foto Sampul: Bima Chrisanto
