INTRO – Media Musik, Masalah dan Anugerah
Saya yakin, 95 persen alasan seseorang membuat media musik adalah kesenangan, entah berbagi selera atau mengangkat band kawan-kawan. Ketika saya dan kawan-kawan membuat Terpapar! Musik dan Peka zine di masa kuliah, dua hal tadi jadi niat mulia. Seiring waktu dan beragam temu, ternyata saya tak sendiri, kawan-kawan lain di berbagai kota/kabupaten pun begitu. Semua yang membuat media musik dasarnya adalah hobi dan kesenangan, juga biasanya non profit.
Di situlah letak masalah dan anugerahnya. Masalah, karena media yang ideal adalah media yang menghidupi dirinya sendiri. Seharusnya, konten musik bisa mendatangkan profit, atau seenggaknya bisa ngijoli bensin para redaksinya. Sejauh ini, saya belum melihat itu di sekitar saya, bahkan yang katanya besar sekalipun.
Opsi Saweria seperti yang dilakukan Sudutkantin.com serta paid promote dengan pendekatan storytelling masih jadi opsi paling realistis, terutama untuk konten musik. Maksud saya, siapa yang mau membayar langganan untuk membaca tulisan musik?
Anugerahnya? Gak takut boncos. Siap rugi. Wani tarung. Itulah titik mula tulisan ini.
VERSE – Apa Media Musik Masih Relevan?
Pertanyaan macam itu muncul berulang kali di linimasa media sosial X dari para patron industri, eks-jurnalis musik, hingga musisi mapan. Pertanyaan tersebut kebanyakan berasal dari tokoh-tokoh sentral. Mereka semacam mendambakan adanya Pitchfork Indonesia, media yang berani beropini dan liputan mendalam.
Titik buta mereka sama: Kritik Musik macam apa yang diperlukan dan gimana biayainnya?
Yang pertama, kritik musik seperti apakah yang diperlukan para dedengkot ini? Apakah penerimaan reseptif berbasis fenomenologi? Jika begitu, akun musik medioker saya sudah melakukannya sejak pertama mengudara enam tahun lalu. Kami punya sesi reviu bernama #TerpaparKabar. Di situ kami membebaskan penulis menguliti karya subjektif mereka sendiri tanpa tedeng aling-aling. Atau memang risiko akun musik tidak terkenal? “God only knows,” kata Beach Boys.
Atau itu belum cukup? Statement yang sering berseliweran: “Gak ada media yang ngreviu secara serius sekarang” “Serius” itu maksudnya gimana? Dan sebelum itu, apakah mereka sudah siap jika musiknya dikuliti dengan berbagai kacamata melebihi selera subjektif tadi? Misal, dari sudut kebahasaan, gender, kelas, dan banyak lainnya. Nanti kadung diulas begitu, sakit hati. Butthurt. Dibilang “terlalu serius. Ini cuman musik bg”.
Hashhhh!!!!!
Terus yang kedua: Gimana membiayai mereka? Pengetahuan dan waktu itu gak didapat cuma-cuma. Apa karena kamu musisi besar atau punya clout (popularitas) lalu kamu otomatis layak dibahas serius? Bisakah kita mengadopsi mode Musosoup, ketika para musisi/label/publisis membayar upfront fee untuk diulas? Ini bukan pay-to-praise (membayar untuk dipuji), melainkan membayar “biaya riset dan penulisan”. Sebuah usaha memanusiakan waktu penulis agar mereka bisa melakukan digging musik dengan perut kenyang.
Selama menulis musik tidak dianggap sebagai kegiatan ekonomi, maka selama itu pula jurnalisme musik sekarat. Menulis dengan beragam pisau analisis itungannya adalah riset. Secara logika, riset tidak ada bedanya dengan biaya rekaman, mixing, atau bayar KOL. Bukankah begitu?
Atau saya yang kejauhan mikir, dan harusnya pasrah saja kalau permasalahan ini bakal terus berulang sampai kita tahu apa buah iblis Monkey D. Dragon?
Tentu bukan saya yang pantas menjawabnya.
**
Namun agaknya, kita gak usah peduli dengan cangkeman’e orang-orang itu. Mari kita berpikir di sekitar dulu. Apa yang bisa kita lakukan? Dalam arti “kita” adalah kawan-kawan yang jauh dari sentral serta hingar-bingar kanon musik Indon yang sebenarnya itu-itu saja.
Sejak 2022 saya percaya pada tiga hal yaitu music news is dead, kuratorial tanpa konteks itu kepercumaan, dan kontekstualisasi musik adalah peran yang tersisa dari media musik.
Music news is dead. Binasa. Telak. Hari ini, masih banyak media musik yang terjebak dalam ritus membosankan dengan menjadi zombi yang menyalin atau menulis ulang rilisan pers. Entah demi search engine, entah bingung mau ngapain.
Padahal, konten copas press release udah gak relevan lagi dengan keberadaan sosial media. Relasi keberjarakan antara artist–media–audiens sudah terkikis jauh dibanding zaman Aktuil. Hari ini, kamu gak perlu baca majalah musik untuk tahu tingkah polah Ahmad Dhani. Buka saja kanal “Video Legend” dan “Ahmad Dhani Dalam Berita” dan voila! Info A1 bertebaran di sini-sana.
Apakah dengan begitu saya anti notok-jedok dengan konten hard news? Gak juga. Konten-konten “humas-iah” tersebut masih oke untuk menarik traffic, tapi anggap itu sebagai alat saja, gak kurang, gak lebih.
Selanjutnya, saya percaya kuratorial tanpa konteks terlalu berisiko. Ngapain bikin rekomendasi tanpa alasan jika algoritma TikTok dan editorial playlist platform (serta juri penghargaan myuziek) sudah menyajikannya? Hari ini, viral di TikTok dan masuk Indienesia adalah panglima dan media seringkali hanya mengekor di belakangnya.
Banyak label, termasuk musisinya sendiri yang rela membayar Key Opinion Leaders (KOL) hingga agensi dan berlomba-lomba mencapai pengakuan algoritma tadi. Halal-halal saja jika pengennya begitu.
Sekali lagi, apakah tidak boleh merekomendasikan ini-itu? Tentu saja boleh, selama itu hanya dianggap sebagai alat. Toh, menurut beberapa penelitian, konten-konten media sosial membuat attention span kita semakin singkat. Seorang kawan agensi bilang, “Standar hook konten tuh 3 bahkan 2 detik pertama. Kalau enggak, ya di-skip.”
Saya nyengir mendengarnya. Lagi-lagi, sah-sah saja (baca: gimana lagi?)
Dengan demikian, tibalah ke poin ketiga, yakni kontekstualisasi musik. Barangkali, peran yang tersisa dari media musik hari ini tergantung pada kemampuan untuk menjawab: “Kenapa lagu ini layak diperhatikan?”
Media musik perlu menyajikan konteks agar pendengar mampu memisahkan musik yang layak dengar dari musik yang generik, dengan sudut pandang masing-masing.
Discerning Music from endless noises.
**
PRE-CHORUS – Kontekstualisasi Musik dan Hak Bicara Wong Biasa
Kontekstualisasi musik berarti membumikan musik. Ia adalah usaha menguliti karya seni dan melihat kibul-kibul di baliknya. Contoh paling kentara adalah ulasan musik atau reviu.
Musik tak ada bedanya dengan opini. Paling salah satu yang membedakan adalah musik dianggap seni. Kata ini membawa persepsi adiluhung, memakai hati, dan utamanya, butuh biaya tak sedikit.
Saya bisa paham kenapa banyak musisi yang mencak-mencak kalau karyanya dianggap mid. Lebih buruk lagi, kalau muncul mantra, “Ya sudah, mana karyamu?”
Ini seperti bilang “Kamu harus jadi presiden dulu baru boleh ngritik pemerintah.”
Alhasil, banyak kawan yang menahan opini jujur (pedasnya) terhadap musik-musik sekitar. Apalagi, kita tidak terbiasa dengan budaya kritik-mengkritik. “Wah, wedi disatru aku (takut di-diem-in satu tongkrongan),” kata seorang kawan. Hal itu valid mengingat pegiat media musik biasanya memang berkawan dengan musisi-musisi sekitarnya. Ada beban personal dan sosial dalam opini-opininya.
Saya mengalaminya sendiri circa 2016-2018. Sampai-sampai kalimat perkenalan pertama Sal Priadi yang saat itu masih gercep mbales WA kepada saya adalah, “Kritik’en musikku ndang!” Dalam hati, “Wah, sudah gini ya presumsinya?” Dulu sih rada kesel. Sekarang, lebih selo dan menganggapnya sebagai risiko berpendapat. Tahun 2022 saya bilang kepada Sal bahwa Berhati, album pertamanya itu over-produced.
Siapa pun kamu, camkan ini, kita selalu berhak ngomongin musik. Musik tak ada bedanya dengan nasi goreng. Kamu, konsumen yang menghabiskan waktu di hidupmu, tentu boleh berkomentar nasgor itu enak atau tidak enak.
Kamu selalu boleh mengutarakan opinimu. Kamu gak perlu jadi Soleh Solihun atau Morgue Vanguard untuk ini. Lha wong posisinya jelas sebagai konsumen. Seseorang yang menghabiskan waktu dan biayanya untuk mengkonsumsi sebuah produk.
(Saya sudah siap diserang dengan kata-kata, “Musik kok barang dagangan? Pfft”)
Saya misalnya, berpendapat Tani Maju adalah band terbaik yang pernah lahir di Indonesia. Ketika banyak kawan beberapa dari jurusan seni musik mengernyitkan dahi, saya langsung menyodorkan trek Sekejap dan Uklam-uklam (album Bed4 Topi Milik Bersama). “Coba cari beat 1-nya lagu ini,” tantang saya. Mereka terbelalak. Saya ngakak. Ini belum menghitung apiknya penulisan lirik serta betapa menghiburnya live performance mereka.
Hal serupa saya katakan soal Remissa. Bagi saya, .feast terdengar biasa saja dibandingkan Remissa. Bedanya, mereka di Jakarta, arek-arek iki nang Malang. Kamu akan mengerti maksud saya jika mendengarkan album Manifesto Mimpi & Tegangan Tinggi dan membandingkannya dengan Multiverses serta Beberapa Orang Memaafkan. Jauh!
Itu pendapat saya dan tentu saja boleh didebat.
Kita butuh diskursus yang melebihi suka-tidak atau kata-kata banal macam “ini cuma masalah selera.” Faktanya memang tidak sesederhana itu. Saya mungkin gak cocok dengan musik-musik Hindia tetapi mengakui, Baskara Putra adalah lirikus yang top-notch. Begitu pun Nadin Amizah dan Elephant Kind.
Lebih jauh, pernahkah kita berpikir apa yang kita sebut selera itu pun adalah hasil konstruksi? Sesuatu itu tentu saja bisa dibongkar. Atau, kata Bourdieu, pertarungan bagus-buruk sebenarnya adalah pertarungan opini untuk memperebutkan otoritas.
Seno Gumira Ajidarma memperjelasnya, “Kadang bukan masalah baik-buruk. Tapi bahkan baik itu pun berubah-ubah seiring waktu.”
Selama ini, siapa yang menentukan standar baik-buruk itu? Tentu bukan media gurem kita itu. Ya tho?
Semakin sering kita membahas dan mengulas band-band mapan, semakin teguh pula posisi mereka sebagai patron. Kita tidak sedang melawan mereka. Kita sedang memoles singgasana mereka agar makin sulit digoyahkan karena mereka tetap menjadi referensi utama.
Otoritas seorang patron hanya akan runtuh jika arena beralih. Terlalu lama kita membiarkan media-media sentral mendikte apa yang layak dan tidak layak didengar.
Itulah kenapa kita butuh kedaulatan selera sendiri.
Sejalan dengan tulisan saya soal Jakarta-gaze di Whiteboard Journal, meruntuhkan mindset ini adalah langkah pertama. Fungsi kontekstualisasi musik inilah yang akhirnya membuat media atau figur tersebut kredibel. Ada trust yang terjalin dari adanya konteks yang dibangun yang jelas lebih menarik ketimbang reviu 3-4 paragraf media-media besar.
Dengan membangun trust lewat opini yang tajam, kita sebenarnya sedang menciptakan demand baru. Kita ingin audiens menyadari bahwa kedalaman itu penting. Kita punya kesempatan menggeser paradigma pendengar yang menganggap musik sebagai sesuatu yang pantas mendapatkan pemahaman ketimbang cuma hiburan. Dia tidak berhenti di telinga, tapi sampai ke dada.
Beranikah kita beropini? Beranikah kita mendefinisikan baik-buruk itu sendiri?
Tanya.
**
CHORUS – Sebuah Proposal bernama Media Propagandis
Sekarang, mari kita naikkan level perdebatannya. “Bagaimana media musik yang ideal?” Maka saya tekankan: “Media musik yang ideal adalah media musik yang propagandis.”
Media musik idealnya berani beropini. Berani mengkontekstualisasikan musik, bahkan jika itu berkebalikan dengan konsensus umum. Jika menurutmu lagu-lagu The Adams atau Efek Rumah Kaca gak terlalu masuk, bongkar saja dengan kapasitas dan alasanmu sendiri.
Risikonya? Fans-fans mereka yang gak terima. Tetapi kembali ke “anugerah” pasal pertama bikin media musik adalah wani tarung.
Propaganda mensyaratkan kita punya agenda. Agenda besar kita bukan menjadi polisi skena atau penjaga gerbang kebudayaan. Lebih dari itu, media propagandis idealnya bisa menciptakan mitos dari dan untuk kancahnya sendiri. Mereka harus melakukan sebuah agitasi, bahwa jagoan-jagoan lokal ini layak diperjuangkan musik dan hajat hidupnya, tanpa perlu menunggu validasi pusat.
Media-media seperti inilah yang kita butuhkan muncul dari setiap daerah. Bukan malah mengharap di-notis media sentral yang terjebak dalam ulasan generik hingga mempunyai savior-complex untuk mengangkat band-band daerah. Saya sendiri gilo melihat bagaimana central-gaze mereka menganggap, musik-musik di luar sentral gak bisa canggih tanpa uluran tangan dan standar mereka.
Di sisi lain, kita belum punya alternatifnya di sini. Itu fakta yang harus kita terima.
Oh iya, media yang saya maksud di sini tidak melulu soal institusi mapan. Ia bisa berupa akun influencer musik independen atau figur terpercaya (trusted figures) yang tumbuh dari bawah. Di Jawa Timur, misalnya, saya lebih percaya dengan kurasi Alfan Rahadi, Ano, Delpi Suharyanto (Greedy Dust), Reno Surya (Bojakrama), dan Radinang Hilman (Rekam Jaya) daripada media-media musik itu sendiri.
Dalam hemat saya, mereka adalah media dalam wujud manusia. Pendapat mereka seringkali lebih valid karena mereka ada, berkiprah, dan berdiri di dalam kancahnya alih-alih memandangnya dari menara gading kemapanan simbolik.
Lebih menarik, jika ada pijakan lokalitas yang menyertai media bikinan kita tersebut. Inilah perspektif yang selama ini menjadi titik buta dari so-called kanon musik Indon (baca: sentral). Internet menyediakan kemungkinan-kemungkinan ini. Seorang pengulas musik dari Kupang dan Ambon bisa punya pendapat yang lebih mashok ketimbang (insert jurnalis musik kawakan di sini) dalam mengevaluasi sebuah musik. Ketimbang meliput sejarah, kenapa tidak menulis sejarah kita sendiri?
Toh Indonesia bukan cuma Jawa, apalagi Jakarta. Ya tho?
Lalu apakah produknya harus tulisan? Enggak juga. Kalau perkembangan teknologi mengharuskan konten-konten lain, ya adaptif saja. Wong wani tarung kok. Poin utama saya adalah kedaulatan beropini tadi, keberanian untuk menilai musik dengan sudut pandangmu sendiri.
Setelahnya, kita bisa memasukkan media musik ini ke dalam percakapan kultur pop lokal. Dalam arti lokal, bukan cuma kota atau kabupaten, tapi juga lebih besar. Bikin distrik karesidenan misalnya. Sejalan dengan usulan kawan saya, Candra Megah (holigrey).
Amplifikasi opini media musik yang niche bisa menjadi konsensus umum jika dikolaborasikan dengan kultur pop yang relate di daerah masing-masing. Di Kediri, ada Pola Lapan. Engagement konten musik mereka, “Tarik Tembang” (RITEM), bahkan melampaui angka media-media musik sentral karena mereka berpijak pada lokalitas. Belum menghitung kalau kita bisa berkawan dengan media-warga lain yang biasanya homeless.
“Wah, sektas ngerti lek Manaditara tekan Kediri!” tutur seorang warganet di salah satu konten mereka.
**
INTERLUDE – Pembiayaan & Potensi-potensi Lainnya
And here comes the million-dollar question: Dari mana duitnya? Propaganda tanpa stabilitas ekonomi adalah utopia yang rapuh. Saya menawarkan sebuah formula.
KEDAULATAN = OTORITAS OPINI X SOLIDARITAS EKONOMI
Jika salah satunya nol, kita kalah. Opini tanpa ekonomi menjadikan kita kritikus lapar. Ekonomi tanpa opini menjadikan kita papan iklan. Tentu saja yang ideal adalah keduanya beriringan. Saya tahu hal ini mudah ngomongnya, naudzubillah sulit ngelakuinnya.
Dalam skema upfront fee yang saya bahas di awal, kita bisa menggunakan label “Start from…” sebagai batas bawah sekaligus ruang negosiasi antar penulis dan musisi/label.
Ini adalah filter keseriusan. Musisi yang berani membayar biaya riset berarti percaya pada karyanya. Sebaliknya, ruang negosiasi tetap dibuka bagi mereka yang kurang mampu secara ekonomi. (Toh kita akan selalu merekomendasikan musik yang kita suka, tho?) Ini bukan sekadar transaksi vendor, ini adalah obrolan antar-subjek yang saling menghidupi.
Selain itu, apa lagi yang bisa kita jual?
Pertama adalah local intelligence. Jenama atau agensi dari sentral seringkali buta akan lapangan. Mereka punya data angka, tapi tak punya akses untuk mengkonversinya menjadi informasi yang berguna. Kita bisa menjual itu mulai dari siapa figur kunci yang harus dikontak, bagaimana cara masuk ke tongkrongan lokal, hingga menjadi project manager yang mengeksekusi kampanye mereka secara all-in.
Hal selanjutnya yang bisa dijual adalah strategy-as-a-service. Penulis musik yang punya otoritas opini sebenarnya adalah konsultan strategi terselubung. Kita bisa menawarkan jasa konsultasi menyeluruh mulai dari membedah visi artistik hingga sinkronisasi narasi sebelum karya dilepas ke publik. Ini bukan sekadar public relation, ini adalah kerja intelektual 360 derajat untuk memastikan sebuah karya punya news value yang layak diangkat.
Terakhir, yang bisa dijual media musik adalah publisitas itu sendiri. Alurnya begini, musisi atau jenama mengontak satu pintu di jaringan kita. Kita tawarkan promo lintas-platform dari portal media, akun agregator kota, hingga media-media kultur pop yang ada di daerah tersebut.
Ini peluang besar bagi publisis daerah atau event organizer (EO) yang butuh jangkauan targeted. Misal, konser Perunggu di Jombang atau Lomba Sihir di Lumajang. Mereka pasti butuh ontran-ontran agar konsernya ramai.
Tentu semua itu datang dengan harga pantas. Cek saling nguripi, cah.
Hal ini pun berlaku ke dalam. Jika ada musisi daerah yang dirasa potensial, jejaring media ini bisa bersepakat buat mengangkat mereka. Saya tahu ini sudah dilakukan teman-teman semua. Tapi bayangkan jika ini dilakukan secara tersinkron, strategis, dan kalau bisa, mendatangkan benefit pantas ke semua pihak.
Agar tak dituduh sebagai humas terselubung, media propagandis harus punya transparansi yang radikal. Jika konten bersifat promosi, ia harus diletakkan sebagai advertorial yang bersifat objektif-informatif (pengumuman).
Sedangkan, ketika itu berupa reviu, maka ia wajib bersifat subjektif-kurasional. Di sini, kita memisahkan kapan kita sedang bekerja untuk publisitas, dan kapan sedang berbicara jujur sebagai kritikus. Sebagaimana beropini, mendukung pengkaryaan tak harus selalu suka dengan karyanya, tho?
Terakhir, kita tetap punya senjata pamungkas yaitu pilihan untuk tidak membahas. Dalam artian, hak veto untuk diam terhadap karya musisi yang tidak masuk kurasi, terlibat skandal seperti kekerasan seksual (KS) atau masalah fundamental lainnya, meski itu adalah skema upfront fee atau bahkan paid promote. Kedaulatan etika dan moral ini penting. propaganda kita hanya untuk mereka yang layak secara karya dan martabat manusia.
Dengan ini, kita tidak hanya jadi media, tapi distributor akses massa.
Imajinasi itulah yang saya tawarkan.
**
CHORUS & OUTRO – Melampaui Musik (?)
Semua hal tadi jelas gak mudah. Selama ini saya dan teman-teman mencoba melakukannya via Terpapar! Musik bahkan sejak hari pertama. Seringnya gagal, tentu saja.
Pada titik ini, saya punya kesimpulan, kami tidak bisa melakukannya sendirian. Media musik harus mampu berdiri di dua kaki di antara kualitas (menjaga kedalaman kontekstualisasi) dan kuantitas (memahami kebutuhan sirkulasi massa). Kami pun mulai membaur bersama kultur pop di mana pun kami berada. (Kebetulan, admin-admin Terpapar! Musik tersebar di berbagai daerah).
Saya di Kediri, misalnya, sudah berhenti ngonten musik saja. Kerja sama-kerja sama yang saya bangun bahkan sudah lintas kancah seperti diskusi literasi, event lari, acara kopi, bahkan stand-up comedy. Musik tidak bisa berdiri sendiri. Media musik idealnya berhenti jadi anak subkultur yang berjarak dan mulai menjadi bagian dari kegelisahan warga di sekitarnya.
Sedari awal, Terpapar! Musik hanyalah eksperimen senang-senang dan riset saya. Tapi saya berjanji kepada siapa pun yang berniat bikin media musik, saya dengan senang hati akan membuka “dapuran” kami. Karena lagi-lagi, kami tidak bisa melakukannya sendirian.
Atau jangan-jangan, kita gak perlu bikin media musik? Kita gak perlu bertanding di arena simbolik bernama skena ini? Kita gak perlu adu keren selera, memvonis musik apa yang pantas didengarkan hari ini, atau bergogon ria dan beneran bikin sesuatu yang melampaui takhayul bernama musik ini?
Alias bikin aja media kultur pop sekalian. Antar kota, antar distrik, antar provinsi.
Menarik?
Editor: Agustinus Rangga Respati
Foto Sampul: Randy Levin Virgiawan
