Membengang Sejarah Pertanian Indonesia dalam Upaya Menghadapi Pandemi

Perlu adanya kesadaran bahwa setiap keputusan menyangkut pertanian di masa lalu, menghadapi ujian selama pandemi ini. Pemerintah mungkin saja terpelecok dalam mengambil banyak keputusan agraria di masa lampau. Namun, sebaik-baiknya rakyat adalah yang mengupayakan nasibnya sendiri.


Pandemi Covid-19 telah menghantam sendi-sendi ekonomi di seluruh dunia. Selain makro, keadaan ini juga menggebuk lini usaha mikro di tengah masyarakat. Cadangan pangan nasional terus dievaluasi jumlahnya. Distribusi kebutuhan pokok dijamin tetap berjalan. Namun, perasaan waswas akan krisis pangan tidak juga terhindarkan sejak tahun lalu.

Belakangan, pemerintah getol meminta masyarakat untuk kembali menggalakkan bercocok tanam. Pemenuhan bahan pangan secara mandiri mungkin solusi untuk jadi penyintas pandemi. Pasalnya, akhir pandemi belum dapat diprediksi. Sedangkan, cadangan pangan tentu semakin menipis.

Imbauan pemerintah ini bukan barang baru. Kebiasaan menanam di pekarangan rumah memang sedang menggeliat. Bagi sebagian masyarakat, memiliki pohon cabai dan tomat untuk membuat sambal bisa jadi krusial. Pun, lebih hemat dan sehat.

Sebenarnya, menanam tidak pernah hilang-hilang amat dari kehidupan masyarakat. Yang jelas, sejarah panjang membuat sebuah generasi asing untuk menanam. Dalam buku pelajaran, Indonesia sering disebut negara agraris. Meskipun demikian, menjadi petani belum tentu jaminan sejahtera di negeri ini. Harapan petani terus diangkat hanya untuk dijatuhkan berulang kali.

Baca Juga: Belajar dari Pandemi Pes di Awal Abad ke-20

Pemerintah memang gemar berjargon untuk membuat petani sejahtera sembari terus menggelontorkan investasi di perkotaan. Sudah bertahun-tahun Indonesia mengimpor bahan makanan pokok. Sementara, tak jarang ladang dan sawah malah berubah jadi perumahan bersubsidi. Setahun lalu tiba-tiba, pemerintah ingin mencetak ratusan ribu hektare sawah-sawah baru. Tentu saja, anjuran pemerintah tidak perlu ditelan mentah-mentah. 

Jauh sebelum itu, sejarawan Yuval Noah Harari dalam Sapiens: A Brief Story of Humankind mencatat, manusia pertama kali mendomestifikasi tumbuhan pada 10000 SM. Dengan itu, mereka berharap dapat melipatgandakan produksi buah, biji, dan daging. Peristiwa ini disebut revolusi agrikultur.

Dalam bukunya Guns, Germs & Steel, Jared Diamond menyebut Cina mulai mendomestifikasi padi sejak 7500 SM. Varietas padi japonica asal Cina tersebut kemudian terbawa arus migrasi sampai ke Nusantara. Pendinginan global yang terjadi sekitar 4.200 tahun lalu menjadi pemicunya. Peristiwa itu dikenal dengan epos 4.2k. 

Ahmad Arif dalam esainya melacak, jejak arkeologis padi di Nusantara terdapat sekitar 2000 SM di situs perapian goa Maros, Sulawesi Selatan. Jejak lain berasal dari Bali utara sekitar tahun 800 SM. Sedangkan, masuknya padi ditengarai jauh lebih lama dari jejak arkeologis tersebut.

Asal tahu, 90% dari jumlah kalori yang dikonsumsi manusia modern berasal dari domestifikasi utama yang terjadi 9500 SM sampai 3500 SM. Dari jumlah tersebut, padi menyediakan kurang lebih 20% kalori untuk separuh penduduk dunia. Sebab itu, Oryza sativa jadi tanaman yang vital.

Sejarah Pertanian di Nusantara

Sudah sejak lama, petani berhadapan dengan sistem-sistem yang merugikan kegiatannya. Martin Sitompul dalam tulisannya di Historia.id menjelaskan, ketidakberpihakan penguasa terhadap petani terjadi saat Gubernur Jenderal Van den Bosch mengeluarkan kebijakan cultuurstelsel pada abad ke-18. Peraturan ini muncul saat Belanda menelan kekalahan perang dan keuangannya morat-marit. 

Baca Juga: Perkara Bahasa dalam Penanganan Pandemi

Cultuurstelsel mewajibkan petani menyisihkan seperlima lahan untuk ditanami komoditas ekspor macam kopi, tebu, atau teh. Kenyataannya sistem ini lambat laun berubah jadi kerja paksa. Jumlah lahan yang semula 20% tidak pernah ditepati dan selalu bertambah sebab kongkalikong kolonial dan pemerintah daerah.

Kondisi petani kian terhengit-hengit ketika Jepang datang. Kaplars Jepang lebih keras menjejak nasib petani. Tentara meminta petani untuk mencabuti tanaman komoditas ekspor bekas Belanda yang dianggap tidak cocok dengan kebutuhan perang. Tanaman seperti kopi dan teh diganti dengan padi. Sementara lahan-lahan lain ditanami pohon jarak yang dapat diolah jadi pelumas.

Saat itu, petani hanya berhak 40% atas hasil panennya. Sebanyak 30% harus disetor ke pemerintahan, dan sisanya masuk lumbung padi sebagai persediaan benih. Romusha ini berjalan selama tiga tahun.

Pasca kemerdekaan, hasil bumi Indonesia sebenarnya pernah surplus dan dikirim ke luar negeri. Waktu itu, Sjahrir menjanjikan sumbangan beras untuk India yang tengah dilanda krisis pangan. Langkah yang dibuat Menteri Luar Negeri itu disebut “diplomasi beras”. Sebanyak 500.000 ton beras berangkat dari pelabuhan Probolinggo. Selain sebagai bentuk solidaritas, sumbangan ini bertujuan untuk membuka blokade laut Belanda yang masih ingin berkuasa. 

“Padi untuk India, janji dari pemerintah Indonesia. Padi untuk India, kita rakyat wajib turut berusaha. Padi untuk India, ayo kerahkan tenaga kita memenuhi janji negara. Padi untuk saudara India.”

Peristiwa itu dicatat dengan merdu oleh Paduan Suara Dialita dalam lagu berjudul Padi Untuk India. Paduan Suara Dialita beranggotakan penyintas dan keluarga yang pernah ditahan dalam kasus Enam Lima, tanpa pernah tahu kesalahannya. 

Sejarah tetap akan menjadi sejarah. Kini, pemerintah melalui Kementerian Pertanian justru sedang gencar-gencarnya mengembangkan varietas beras basmati asal India. Tak lain, tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan ekspor.

Setelah itu, Orde Baru pada tahun 1968 pernah menghendaki modernisasi di bidang pertanian. Melalui Bimbingan Masyarakat (Bimas), pemerintah berupaya mengembangkan panca usaha tani, termasuk di dalamnya padi. Tercatat tahun 1979 dan 1985 produksi pangan memang surplus 49%. Walau begitu, hasil tersebut harus diganjar dengan rusaknya lahan sawah karena ketergantungan pupuk kimia.

Revolusi Hijau a la Orba itu berjalan dengan banyak perlawanan. Dilansir dari Tirto.id, Gatot Surono seorang petani asal Purbalingga pernah dicokok Komando Rayon Militer (Koramil) lantaran membelot dari program pemerintah. Tanamannya dicabuti dan ia ditahan selama empat bulan. 

Semua itu lantaran ia kekeh menggunakan pupuk kandang alih-alih pupuk pabrikan anjuran pemerintah. Ia juga tetap menggunakan bibit varietas beras lokal asal Klaten, warisan orang tuanya. Sekarang, masyarakat mengenal beras itu dengan nama Rajalele.

Perlu adanya kesadaran bahwa setiap keputusan menyangkut pertanian di masa lalu, menghadapi ujian selama pandemi ini. Pemerintah mungkin saja terpelecok dalam mengambil banyak keputusan agraria di masa lampau. Namun, sebaik-baiknya rakyat adalah yang mengupayakan nasibnya sendiri. Oleh karena itu, mulai menanam kembali bisa jadi jawabannya.

Sebenarnya, ada seberkas harapan untuk nasib pertanian di masa depan. Asa itu datang dari Kasepuhan Ciptagelar. Watchdoc Documentary dalam Ekspedisi Indonesia Biru merekam aktivitas bertani masyarakat di Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Kasepuhan ini adalah bagian dari Kesatuan Adat Banten Kidul. Di sana bermukim 30.000 jiwa yang terbagi dalam 568 kampung di tanah seluas 5.000 hektare. 

Kasepuhan Ciptagelar memiliki 8.000 lumbung padi. Jumlah ini cukup untuk memenuhi kebutuhan komunal selama tiga tahun. Sebagai gambaran, satu lumbung kecil dapat menampung 500 ikat padi. Padi sebanyak itu cukup memenuhi kebutuhan satu keluarga kecil selama setahun. 

Sementara, Bulog sebagai lumbung nasional hanya memiliki total 600 gudang beras. Persediaan Bulog di seluruh wilayah Indonesia hanya mampu memenuhi cadangan selama delapan bulan, atau jika beruntung satu tahun. Namun jelas ada perbedaan skala. Bulog bertanggung jawab menjaga persediaan pangan 267 juta jiwa. Sedangkan, satu lumbung besar di Ciptagelar menjamin sekitar 3.600 jiwa.

Baca Juga: Panjul dalam Lakon: Bansos

Pada tahun 2016 Badan Pertanahan Nasional (BPN) mencatat, luas tanah yang digunakan untuk sawah tanaman pangan sebesar 8,1 juta hektare. Jumlah tersebut merupakan 4,5% dari total daratan di Indonesia. Sedangkan, jumlahnya pada tahun 2019 merosot jadi 7,46 juta hektare. Presentasnya turun jadi 4,1% dari total 180 juta hektare daratan di Indonesia. Padahal masyarakat Ciptagelar, mengalokasikan tanah sekurang-kurangnya 10% untuk tanaman pangan dengan tetap menjaga kelestarian hutannya. 

Sementara itu, masyarakat Ciptagelar percaya, menjual beras berarti menjual kehidupan. Mereka tidak menjadikan beras sebagai komoditas. Bagi penduduk bertani bukan pekerjaan, melainkan kehidupan. Hal ini membuat Kasepuhan Ciptagelar tidak pernah kekurangan.

Dalam menjaga kewarasan belakangan ini, berharap pada pemerintah jelas bukan pilihan. Tampaknya kita harus mulai mengambil cangkul, menggemburkan tanah, dan menyebar benih kembali. Semua itu semata-mata sebagai bentuk cinta pada kehidupan di tengah pandemi ini.

 

Editor: Arlingga Hari Nugroho

Foto: Komunitas Bambu

 

Artikel terkait:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Posts